Sistem Informasi Nasional

Era globarisasi informasi, Indonesia harus mempunyai sistem informasi nasional yang standar untuk mendukung usaha pemerintah dalam mewujudkan rencana pembangunan nasional. Hal ini tentunya akan terciptanya E-Gorvernment.

E-Government berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti: wide area network, internet, dan komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan Pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya.
Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang beragam, antara lain: pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, pertambahan pendapatan dan/atau pengurangan biaya.

Tiga tahapan pengembangan layanan e-government, sebagai berikut:
Tahap I:
Menerbitkan Informasi tentang diri sendiri bagi kepentingan warga dan kalangan bisnis (lewat web/internet)—juga menyediakan fasilitas komunikasi dua arah.
Tahap II:
Aplikasi Intranet yang memungkinkan data dapat dikumpulkan (online), diolah, dan disebarluaskan dalam bentuk baru (agar lebih efisien); meskipun sebagian proses pemberian servis tetap secara offline, publik dapat memantau kinerja secara online.
Tahap III:
Aplikasi Ekstranet yang memungkinkan warga wilayah dapat mengisi blanko aplikasi secara online (lewat internet).